PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa OBJEK SENGKETA telah di pergunakan oleh TERGUGAT 1 sehingga telah terjadi akibat hukum  tertanggal 27 Juni 2026 dan telah lahir produk hukum baru, sehingga terdapat keadaan mendesak;

2. Bahwa jika hasil dari OBJEK SENGKETA tersebut di laksanakan maka PENGGUGAT akan sanagat di rugikan / terdapat keadaan hukum baru yang sulit untuk di kembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula;

3. Bahwa fakta – fakta diatas telah memenuhi ketentuan UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 67 ayat (2), (3), (4) (a)  yaitu sebagai berikut :

Ayat (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.

Ayat (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

4. Bahwa oleh karenanya PENGGUGAT mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa atau produk yang telah di hasilkan oleh Objek Sengketa, sampai perkara  a quo berkekuatan hukum tetap. (pasal 67 UU No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan TUN).

PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan gugatan PENGGUGAT tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM PENUNDAAN

• Mengabulkan Permohonan Penundaan yang di ajukan PENGGUGAT

B. DALAM POKOK PERKARA / SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah OBJEK SENGKETA berupa Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari Kurai Taji Nomor : 01/KEP/KT/2026 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari Kurai Taji Tahun 2026 tanggal 03 Februari 2026,;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut OBJEK SENGKETA berupa Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari Kurai Taji Nomor : 01/KEP/KT/2026 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari Kurai Taji Tahun 2026 tanggal 03 Februari 2026;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.