1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan TERGUGAT yang tidak melakukan tindakan pemetaan terhadap PARA PENGGUGAT dan mengikutsertakannya dalam seleksi Calon PNS maupun PPPK sebagaimana Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/1511/M.SM.01.00 /2022 tanggal 22 Juli 2022 hal Pendataan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah perbuatan melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad);
3. Mewajibkan TERGUGAT melakukan tindakan pemetaan terhadap PARA PENGGUGAT dan mengikutsertakannya dalam seleksi Calon PNS maupun PPPK sebagaimana Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 hal Pendataan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah atau apabila TERGUGAT tidak bersedia melakukan tindakan pemetaan dan mengikutsertakan PARA PENGGUGAT dalam seleksi Calon PNS maupun PPPK, menyatakan dengan putusan perkara ini PARA PENGGUGAT telah diikutsertakan dalam pemetaan dan berhak diikutsertakan dalam seleksi Calon PNS maupun PPPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)