1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171-270-2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang tertanggal 27 Maret 2024;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171-270-2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang tertanggal 27 Maret 2024;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat dalam jabatan seperti semula sebagai Anggota DPRD Kota Padang periode 2019-2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi gaji sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo.

Dan/Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)